Keputusan Komite Normalisasi (KN) PSSI menolak delegasi Arema terbilang cukup mengejutkan. Menyusul salah satu anggota KN itu adalah Rendra Kresna yang merupakan Pembina Yayasan sekaligus Presiden Klub Arema.
Namun dalam hal ini, Rendra tidak bisa berbuat banyak, lantaran penolakan delegasi Arema tersebut diputuskan dalam rapat pleno KN. Setidaknya demikian dari surat penolakan yang dikirim PSSI ke kantor Arema, Rabu (6/7) kemarin.
Rendra sendiri membantah pihaknya tidak ada upaya untuk memperjuangkan hak suara Arema. Menurut pria yang juga Bupati Malang ini, sikap legowo yang ditunjukkannya sema-mata demi kepentingan Kongres dan sepakbola Indonesia.
’’Kita bukan tidak ada upaya, karena kita sudah tahu itu. Kita menerima keputusan itu dengan pertimbangan untuk menyukseskan kongres dan demi sepakbola Indonesia kedepan,’’ yakin Rendra saat dikonfirmasi kemarin sore.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komite Normalisasi, Joko Driyono mengakui adanya penolakan untuk delegasi Arema ini terkait dengan kisruh di kepengurusan Arema. Menyusul adanya dua nama delegasi yang masuk ke meja KN.
Joko mengakui, KN kesulitan untuk memilih dan menentukan satu dari dua nama delegasi yang direkomendasikan tersebut. Kondisi ini pun membuat KN cukup prihatin, dan memutuskan untuk menolak semua delegasi Arema tersebut.
’’Intinya KN prihatin dengan kondisi ini, dan ini adalah urusan internal Arema. KN punya kesulitan untuk menetapkan delegasi yang dikirimkan, karena kepengurusan Arema saat ini bias,’’ jelas Joko kepada Malang Post, tadi malam.
’’Belum tuntas aspek legal dan personalianya. Kita berharap Arema segera bisa menyelesaikan masalah ini, baik aspek legal, struktur dan orang,’’ sambung pria yang juga Plt Sekretaris Jendral PSSI ini.
Padahal sebelumnya Joko meyakinkan bahwa pemegang hak suara Arema itu masih pengurus yang lama lantaran belum pernah ada update pengurus baru. Dalam hal ini adalah Rendra Kresna sebagai Presiden Klub Arema.
Namun kenyataannya, mandat Rendra kepada Manajer Media Officer Arema, Sudarmaji ditolak KN tanpa ada penjelasan untuk alasan penolakannya. Kebetulan surat penolakan tertanggal 5 Juli itu ditandatangani Joko Driyono.
’’Ya, sampai saat ini memang tidak ada update kepengurusan. Tapi kok data delegasinya tiba-tiba akan datang dari dua kepengurusan. Repot kan? Biar rukun dan tidak berakibat perpecahan, ini keputusan sulit KN yang harus diambil,’’ yakin Joko.
Sayang, saat didesak dua kepengurusan yang dimaksud, Joko tak mau menjelaskan. Plt Sekjend PSSI yang juga CEO PT Liga Indonesia ini memilih no comment seputar dua delegasi dari dua kepengurusan tersebut.
Dugaan sementara, satu delegasi yang dikirim oleh Rendra Kresna adalah Sudarmaji. Satu lagi kemungkinan delegasi yang ditunjuk oleh mantan Ketua Yayasan Arema, Muhammad Nur yaitu Siti Nurzanah. Atau ada kemungkinan satu delegasi itu ditunjuk oleh Andi Darussalam yaitu Abriadi Muhara.
Namun terpisah, Ketua KN, Agum Gumelar kemarin di Solo justru membuka kemungkinan peluang Arema bisa mendapatkan kembali suaranya. Syarat yang diajukan, kedua belah pihak yang mengirimkan delegasinya bisa berunding untuk memilih salah satu. ‘’Masih bisa. Silakan kedua belah pihak berunding, siapa yang akan mewakili,’’ ujar Agum meyakinkan. Agum juga siap menjadi mediator jika dibutuhkan.
Menurut Agum, karena tenggat waktu pelaksanaan kongres tinggal sehari lagi maka pengurus Arema diminta segera menentukan siapa, yang diberangkatkan menuju KLB PSSI di Solo.
‘’Lakukan rapat pengurus, cari solusi terbaik demi kepentingan ke depan. Karena sangat disayangkan sekali kalau Arema kehilangan wakilnya di kongres besok,’’ tutur purnawirawan jenderal bintang empat ini.
Apabila rapat pengurus tetap tidak menemui jalan buntu, lanjut Agum, maka KN tidak bisa berbuat banyak untuk Arema. Artinya, Arema harus rela kehilangan hak suaranya. ‘’Kalau sampai besok (hari ini) tidak ada kepastian dan titik temu, Arema harus rela kehilangan haknya,’’ tandasnya meyakinkan.
Di sisi lain, Agum menyebutkan, sebenarnya tidak hanya Arema saja yang terancam kehilangan hak suaranya. Empat klub lainnya yang tengah berlaga di kompetisi nasional juga mengalami nasib sama.
Kondisi ini juga merembet ke tingkat pengurus provinsi yaitu Pengprov PSSI Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut) dan Jatim. Kondisi pengprov tadi tidak jauh dari yang tengah dialami Arema, yakni memiliki dualisme kepengurusan.
Tetapi, Jatim lebih ada titik terang karena sekarang ini telah memiliki pengurus baru dan tinggal menunggu pengesahan dari KONI selaku induk organisasi olahraga di Indonesia .
Secara organisatoris, KLB PSSI di Solo akan diikuti sedikitnya 101 pemilik hak suara. Mereka berhak menentukan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota exco PSSI periode 2011-2015.
‘’Harapan kami semua bisa hadir dan ikut menentukan pengurus PSSI ke depan. Kesempatannya tinggal kali ini. Jika tidak, sanksi menanti kita,’’ tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar