Tim sepak bola profesional yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memunculkan potensi politis maupun korupsi. Demikian disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi.
"Dana APBD yang mengalir untuk membiayai sebuah klub sepak bola tersebut, karena manajemen keuangannya tidak terbuka atau transparan, bisa memunculkan korupsi," katanya dalam diskusi "Revolusi PSSI Wujudkan Sepak Bola Bersih" di Solo, Minggu (12/6/2011).
Menurutnya, seperti yang terjadi pada 18 tim atau klub sepak bola yang menggunakan dana APBD, prestasinya tidak bisa stabil. Sebab, klub itu punya ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah.
Selain itu, kata dia, dugaan politis dan korupsi juga muncul di induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI, yang dinilai tidak transparan mengelola dana dari FIFA.
Selain itu, kata dia, yang lebih penting yakni membersihkan kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia dari mafia pengaturan skor, suap, dan korupsi. Maka dari itu, diperlukan cara untuk menutup hulu permasalahan, yakni menghentikan APBD untuk klub sepak bola. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 bahwa APBD tidak dianggarkan untuk klub sepak bola.
Menurut dia, pihaknya akan ikut mengawasi kegiatan kongres PSSI di Solo yang rencananya digelar tanggal 9 Juli 2011 untuk memperjuangkan sepak bola yang bersih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar